by 
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat menekankan perkembangan secara merata di seluruh wilayah. Kota dibangun dan ditata sedemikian rupa sehingga layak dan ramah bagi warganya, sedangkan di daerah dan perbatasan dibangun sebagai roda perekonomian yang bergerak dari pinggir ke kota, pusat, dan akhirnya secara nasional berputar membentuk putaran perekonomian nasional.
Demikian salah satu benang merah dalam pembukaan konferensi internasional Preparatory Committee (Prepcom) III for Habitat III di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, Senin 25 Juli 2016. .Konferensi Prepcom III merupakan pertemuan formal terakhir untuk membahas agenda baru perkotaan atau Zero Draft New Urban Agenda untuk 20 tahun mendatang sebelum dibawa untuk ditetapkan di Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador 17-20 Oktober 2016.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pembangunan kota harus inklusif, artinya harus mengakomodasi semua kalangan. “Kota harus tangguh, harus aman dengan tantangan seperti kriminalitas dan terorisme, harus sustainable, lebih nyaman dengan banyaknya ruang terbuka hijau. Tentu semua ini membutuhkan kerja sama dan tata kelola yang baik di mana adanya peran serta masyarakat dan (memuat asas) transparansi. Ditambahkannya, kota juga harus dapat menjadi mesin ekonomi pembangunan negara tersebut.”
Senada dengan Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan urbanisasi sudah pasti tidak bisa dihindari. Urbanisasi tidak hanya dilihat semata perpindahan orang dari desa ke kota, namun juga desa yang tumbuh menjadi kota. Intinya pembangunan itu harus terencana, karena jika suatu daerah mulai dibangun maka kita sudah harus memperkirakan kompleksitas yang akan terjadi di kemudian hari. Kota yang berkembang menjadi kumuh dan banyak persoalan sosial, diyakini tidak memiliki perencanaan pembangunan yang baik.
Dewasa ini kita akui bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih pada pembangunan di daerah dan perbatasan, tetapi yang tidak boleh dilupakan pemerintah juga fokus pada pembangunan kota. Cita-citanya, daerah yang dibangun akan menjadi kota yang terencana sedangkan kota akan berkembang menjadi sustainable cities. “Mari kita melihat urbanisasi tidak hanya sebagai tantangan, namun kota dapat menjadi peluang sebagai mesin pertumbuhan yang mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan mendorong tanggung jawab sosial,” papar Basuki.
Pembangunan Infrastuktur
Wujud konkret dari pembangunan yang merata di Indonesia adalah menggenjot pertumbuhan infrastruktur. Prioritas memang diberikan pada pembangunan di daerah terpencil, terluar, dan di perbatasan, namun pembangunan juga menyentuh kaum urban. Dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, maka kita akan semakin mantap dalam meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas.
Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan pemerataan.
Di tengah ajang Prepcom III, melalui media sosialisasi poster yang dipasang di stan Kementerian PUPR, dipaparkan tekad pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran. Sejak tahun 2015, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal, mulai dikebut pelaksanaannya. Di utara, terdapat proyek jalan perbatasan Kalimantan. Di selatan, terdapat proyek perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan di timur, ada proyek jalan Trans Papua.
Untuk jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang akan membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Kesembilan ruas tersebut masing-masing adalah Ruas 1 Temajuk-Aruk; Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluas; Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayan/Entikong; Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/Entikong-Rasau; Ruas 5 Rasau-Batas Kapuas Hulu/Sintang; Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak; Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja; Ruas 8 Tanjung Kerja-Putussibau-Nanga Era dan Ruas 9 Nanga Era-Batas Kaltim.
Sampai dengan akhir Maret 2016, pembangunan jalan paralel perbatasan yang membentang dari bagian timur hingga barat Pulau Kalimantan sudah 40 persen dikerjakan. Pada satu kesempatan, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, khusus untuk wilayah Kalimantan Barat, pembangunan jalan paralel sudah 60 persen dari 750 kilometer yang menghubungkan Temajuk di Kabupaten Sambas dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pengerjaan jalan paralel tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2019. Jarak antara jalan paralel dengan patok batas negara rata-rata berkisar antara 5 hingga 10 kilometer.
Untuk jalan perbatasan NTT terdapat 6 ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Keenam ruas tersebut adalah Ruas 1 Mota’ain-Salore-Haliwen; Ruas 2 Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak; Ruas 3 Turiskain-Fulur-Nualain-Henes; Ruas 4 Nualain-Dafala; Ruas 5 Dafala-Laktutus dan Ruas 6 Laktutus-Motamasin. Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95.
Untuk jalan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 kilometer. Keduabelas raus tersebut adalah Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko; Ruas 2 Waropko-Oksibil; Ruas 3 Dekai-Oksibil; Ruas 4 Kenyam-Dekai; Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu; Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura; Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali; Ruas 8 Wageta-Timika; Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire; Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari; Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong; Ruas 12 Jembatan Holtekamp.
Sampai pada Juni 2016, Trans Papua yang sudah tersambung mencapai 85 persen. Dari total panjang jalan Trans Papua 4.325 kilometer, yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM. Selama tahun 2015 Kementerian PUPR berhasil membuka jalur baru sepanjang 169 KM, sehingga tahun ini masih tersisa 658 KM lagi yang belum tersambung.
Pembangunan infastrutur ke-PU-an tersebut memiliki nilai strategis dalam pembangunan Indonesia secara menyeluruh, entah itu di daerah maupun perkotaan. Karena Kementerian PUPR diberi mandat untuk mendukung pembangunan pelabuhan, bandara, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri dan pariwisata.
Dukungan yang diberikan meliputi: Pembangunan jalan dan jembatan (akses); Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih; Pengendalian banjir; Pembangunan infrastruktur air baku; Pembangunan infrastruktur perumahan untuk kawasan strategis; Pembinaan jasa konstruksi dan konsultansi.
Akhirnya, momen Prepcom III kembali menegaskan bahwa urbanisasi merupakan fenomena yang dialami oleh hampir seluruh kota-kota besar di dunia. Oleh karena itu, dengan semangat pembangunan yang merata, pemerintah tengah berupaya untuk menyeimbangkan pembangunan antara kota dan desa menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan yang merata, adil, sejahtera, dan inklusif.
*) Salah satu tulisan di Buletin Media Jalan Jakarta Vol. 4. 2016. Buletin milik BBPJN IV dibuat oleh saya dalam tim PT. Media Artha Pratama
by 