by 
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2018 diprioritaskan untuk infrastruktur. Pembangunan prioritas harus terus dikebut dan selesai tepat waktu, sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Itulah mengapa infrastruktur menjadi salah satu isu utama dalam perekonomian Indonesia dewasa ini.
Bagi Atyanto Busono, hal ini menjadi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Atyanto, yang sejak 3 Maret 2017 menjabat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Jakarta, langsung mengambil prioritas untuk memelihara aset dan memastikan semua pembangunan prioritas yang ada di wilayahnya berjalan sesuai rencana. “Prioritas kami adalah pemeliharaan aset sekitar 2.500 km jalan nasional yang perlu dipertahankan agar tetap mantap,” katanya di sela-sela kunjungan kerja ke Merak, 15 Juni 2017.
Pembangunan infastruktur yang gencar harus diikuti dengan menjaga dan memelihara aset yang telah ada. Apalagi aset yang di bawah pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nilainya sangat besar. Aset yang dikelola Kementerian PUPR berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2015, bernilai sekitar Rp 802 trilyun. Dari jumlah tersebut sekitar Rp 287 trilyun berupa tanah, dan banyak lagi yang masih berupa kekayaan negara lainnya.
Menurut Atyanto, BMN yang dikelola Ditjen Bina Marga secara umum dan BBPJN VI secara khusus adalah jalan dan jembatan nasional. Terhadap BMN tersebut, Menteri PUPR menginginkan agar aset negara itu dimanfaatkan nilai ekonominya setinggi-tingginya untuk mendukung ketahanan fiskal dan memperkuat perekonomian nasional.
Pembangunan Strategis Nasional
Hal lain yang juga mendapat perhatian prioritas pria kelahiran Semarang 15 Juni 1960 ini adalah beberapa pembanguan strategis nasional yang ada di wilayahnya, yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. “Pelaksanaan strategis nasional juga perlu diprioritaskan,” ungkap Atyanto.
Sebagai contoh, suami Nanik Setyaningsih menyebut bagaimana pihaknya tengah menyelesaikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan menyiapkan akses menuju Bandara Internasional Kertajati serta Cikarang Dry Port di Kawasan Industri Jababeka pada jantung kawasan manufaktur terbesar di Jawa Barat dan di Indonesia. “Tol Cisumdawu perlu dikebut supaya awal 2019 selesai,” ujar Atyanto.
Sekadar informasi, Tol Cisumdawu sepanjang 58,5 km ini direncanakan akan memiliki lajur 2×2 untuk tahap awal, lalu 2×3 lajur untuk tahap akhir. Saat ini progres pengadaan tanah telah mencapai 31,65%, dengan seksi II (Ranca Kalong-Sumedang) sepanjang 17,35 km menjadi yang paling tinggi progresnya sebanyak 90,93%.
Membentang dari Cileunyi hingga Kertajati, jalan tol ini akan menjadi penunjang Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Selain itu, jalan tol ini nantinya menyambung jaringan tol yang sudah ada yakni Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi dengan Cikopo-Palimanan dan Palimanan-Kanci. Salah satu yang unik, tol akan dilengkapi terowongan menembus bukit di Desa Cilengsar dengan panjang terowongan mencapai 472 meter, dan disebut menjadi terlebar di Indonesia dengan diameter 14 meter.
Berikutnya adalah akses Dry Port Cikarang yang juga akan meliputi Flyover Pasir Gombong. Menurut Ayah 2 orang anak ini, BBPJN VI menargetkan pembangunannya akan selesai pada tahun 2018. Proyek ini diyakini akan menghemat waktu dan biaya pengiriman hingga perizinan barang-barang kargo yang akan dikirimkan dari kawasan Industri Cikarang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selain untuk mengurangi antrian di Pelabuhan Tanjung Priok, hadirnya Akses Dryport ini untuk mengurangi kepadatan tol Cikampek dari banyaknya kendaraan industri karena sekarang bisa langsung lewat akses tersebut.
Cikarang Dryport adalah perpanjangan pintu gerbang Pelabuhan Internasional Tanjung Priok yang menjadi Kawasan Pelabuhan Pelayanan Terpadu (KPPT) atau istilah yang lebih populer layanan satu atap kepelabuhanan untuk penanganan kargo. Dengan layanan satu atap itu maka proses dokumentasi dan pemeriksaan terkait Bea Cukai, Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan diselesaikan di sini. Didukung dengan INSW, layanan dan fasilitas yang terpadu ini akan memberi kemudahan, kepastian pelayanan, dan meningkatkan produktivitas.
Prioritas lainnya yang disentuh oleh Atyanto yang mendapat gelar Magister Teknik dari Universitas Diponegoro Semarang itu adalah mendukung infrastruktur di Banten yang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi baru. “Di Banten itu ada Tanjung Lesung yang perlu kita dukung dan dukungan kepada Pemda misalnya akses di daerah dengan membangun jembatan gantung di Banten, ada 5 lokasi yang dibangun.”
Tanjung Lesung masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung. BBPJN VI bertanggungjawab dalam pemeliaraan aset jalan nasional menuju ke sana. Selain itu, ada juga pembangunan konektivitas berupa jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Beberapa ruas tol yang sedang dibangun adalah Serang-Panimbang (83,6 km), Kunciran-Serpong (11,19 km), Serpong-Cinere (10,14 km), dan Serpong-Balaraja (30 km). Tol Serang-Panimbang direncanakan dimulai konstruksinya pada tahun ini dan ditargetkan selesai tahun 2019. Ruas tol ini akan menghubungkan Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kehadiran tol ini juga meningkatkan aksesibilitas menuju Banten bagian selatan.
Jalan Tol lainnya yang tengah dibangun adalah Tol Kunciran-Serpong 11,19 km, yang akan sangat mendukung dunia usaha, apalagi akan mendukung daerah-daerah yang tengah berkembang seperti Karawaci, Cikupa, dan Kota Baru Maja. Jalan tol ini juga dianggap sangat penting bagi dunia usaha karena merupakan bagian Jakarta Outer Ring Road II (JORR II). Saat ini masih dalam pembebasan lahan dengan progres mencapai 42,67%.
Ruas tol lain yang sedang dibangun adalah Jalan Tol Serpong-Balaraja untuk mendukung pusat kota baru di Maja. Adanya Tol Serpong-Balaraja akan memungkinkan terjadinya perbaikan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang sisi selatan dan utara. Ruas tol prioritas lainnya di Banten adalah Tol Serpong-Cinere yang direncanakan mulai beroperasi pada 2019.
Selain jalan tol, pada ruas jalan nasional Kementerian PUPR juga melakukan penanganan Jalan Lintas Pantai Selatan Banten sepanjang 197,85 km yang telah dilaksanakan sejak 2013 dan ditargetkan selesai pada akhir 2017 dengan dana sebesar Rp 896,97 miliar. “Jalur selatan selatan ini juga menjadi prioritas yang terus kami kejar untuk penyelesainnya,” urai Atyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado.
Perkuat Organisasi
Atyanto menyadari bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sangat menekankan infrastruktur untuk mendongkrak kemajuan ekonomi secara mereta. Pembangunan akan berhasil jika program kerja yang telah digariskan oleh Presiden dapat diimplementasikan sampai ke tingkat paling bawah. “Saya berkomitmen amanah tersebut dijalankan sampai ke tingkat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen.”
Atyanto yang telah menjadi abdi negara 27 tahun lebih ini mengaku berulangkali menyosialisasikan program prioritas nasional kepada seluruh pihak terkait di BBPJN VI sampai ke Satuan Kerja dan PPK. “Kita harus terus melakukan percepatan, apalagi yang menuju kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara dan kawasan pariwisata. Termasuk pembangunan akses 5 jembatan gantung di Banten.”
Percepatan itu salah satunya ditunjukkan dengan melakukan pelelangan dini supaya kerja cepat. Para Satker dan PPK didorong untuk melayani masyarakat dengan menjamin kondisi jalan mantap. “Artinya, salah satu hal konkretnya, jalan mantap itu tidak boleh membiarkan lobang terlalu lama menganga. Di kontraktual 5 hari, kalau bisa saya harapkan 3 hari selesai ditutup. Ini sudah disosialisasikan ke semua PPK dan Satker,” harap Atyanto.
*) Salah satu tulisan di Buletin Media Jalan Jakarta Vol. 7/ 2017. Buletin milik BBPJN VI dibuat oleh saya dalam tim PT. Media Artha Pratama
by 