by 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, khususnya untuk bidang jalan dan jembatan, perumahan, menyokong ketersediaan air bersih dan pertanian, serta membangun lingkungan yang bersih berkelanjutan.
Pemerintah menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur guna memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Pondasi infrastruktur yang kokoh akan melahirkan banyak aktifitas ekonomi yang meningkatkan kualitas pendapatan masyarakat, pondasi yang sama pun bisa mengubah kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.
Derap usaha yang selama ini telah berlangsung nyatanya memberikan hasil yang menjanjikan. Sebuah laporan bertajuk, “The Global Competitiveness Report 2015-2016” dari World Economic Forums menyatakan pertumbuhan indeks daya saing global Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 peringkat Indonesia berada di posisi 37 dari 140 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Portugal, Italia, Rusia, Afrika Selatan, India dan Brazil. Di tingkat ASEAN, kita hanya tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Sedangkan untuk daya saing infrastruktur, laporan dari sumber yang sama menunjukan Indonesia berada di posisi 62, atau naik 10 peringkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diyakini sebagai dampak langsung dari peran pemerintah dan stakeholders terkait yang telah bekerja keras melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
Hasil pemeringkatan dari lembaga independen internasional di atas semakin mengedepankan arti penting pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Artinya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada seluruh kepentingan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke (domestik), tetapi juga menempatkan peran Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia. “Sentris”-nya tidak hanya masyarakat Indonesia sebagai subyek pembangunan, tetapi juga menjadikan Indonesia itu sendiri sebagai “sentris” perekonomian dunia.
Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai sentris? Dalam acara Kompasiana Nangkring bertema “Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris,” Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan bahwa strategi pembangunan infrastruktur yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla adalah membangun mulai dari daerah pelosok dan terluar. Nantinya, dari sanalah roda perekonomian bergerak, terus merambat dan mengarah ke kota, pusat, dan akhirnya secara nasional berputar membentuk putaran perekonomian nasional.
Perekonomian daerah yang menjadi poros roda semakin kencang berputar maka gerak ekonomi di pusat dan nasional semakin kencang. Pada titik itulah, Indonesia akan memberi efek ekonomi luar biasa ke negara-negara tetangga sampai ke seluruh dunia. Dengan demikian, mimpi Indonesia jadi poros dunia melalui pembangunan infrastruktur mulai memasuki lembaran baru. “Inilah yang disebut dengan multiplier effect dari pembangunan infrastruktur Indonesia sentris yang dimulai dari pelosok dan terluar,” ujar Basoeki di Hotel Santika Premier, 31 Mei 2016.
Menurut saya pola pembangunan seperti ini memiliki dua manfaat strategis. Pertama, pembangunan Indonesia sentris yang dimulai dari pelosok dan daerah terluar akan meningkatkan indeks daya saing bangsa karena menciptakan konektivitas nasional, sebagaimana terbukti dari laporan The Global Competitiveness Report 2015-2016. Jika antarwilayah terkoneksi maka pergerakan barang dan manusia akan lancar, dengan demikian akan menciptakan keseimbangan harga barang dan jasa di satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak akan ada lagi perbedaan harga barang yang mencolok antara Indonesia bagian barat dengan di bagian timur. Manfaat kedua adalah meningkatkan rasa nasionalisme, rasa bangga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan fokus pembangunan diarahkan di daerah terluar atau perbatasan serta Indonesia bagian Timur maka tidak ada lagi masyarakat yang merasa diri menjadi anak tiri di negara ini. Mereka yang selama ini hanya puas melihat ruput tetangga yang lebih hijau, kini telah menikmati bahwa rumput yang jauh lebih hijau telah ada di kampung halaman mereka yang terletak di NKRI. Begitu pula dengan masyarakat yang bermukim di Indonesia bagian timur, perlahan tidak lagi meresakan keterasingan pembangunan.
Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Ada banyak bidang pembangunan infrastruktur di dalam tubuh organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagaimana telah disebut di atas ada jalan dan jembatan (Ditjen Bina Marga), perumahan (Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan), menyokong ketersediaan air bersih dan pertanian (Ditjen Sumber Daya Air), serta membangun lingkungan yang bersih berkelanjutan (Ditjen Cipta Karya).
Target pembangunan bidang bina marga yang ingin dicapai sampai tahun 2019 adalah: 98 % jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (47.017 km); 3.057 km jalan telah ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran); membangun 15 km flyover atau underpass di perlintasan KA dan kota metropolitan, membangun jalan nasional sepanjang 2.650 km; membangun jalan tol mencapai 1.000 km; membangun jembatan 29.859 m; dan memberi dukungan jalan sub nasional dengan panjang total 500 km. Selain itu juga memberi dukungan pada akses pelabuhan baru, jalan perkotaan, kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), bandara, dan akses jalur kereta api.
Salah satu dampak nyata pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung perekonomian dan pariwisata adalah selesainya pembangunan ruas jalan nasional Bayah-Malingping-Saketi. Dalam kesempatan berkomunikasi dengan Toto Suharto (PPK Sp. Bayah – Cibarenok – Batas Jabar yang masuk Satker Penanganan Jalan Nasional Wilayah 2 Banten) menceritakan bahwa waktu tempuh di ruas tersebut yang dulunya 3 jam, sekarang hanya setengah jam saja.
Gerak pariwisata di sana semakin semarak. Wisatawan semakin banyak yang datang untuk menikmati keindahan alam di Banten Selatan. Ada banyak pantai bisa dikunjungi dengan alam yang masih perawan. Tempat penginapan dan aktivitas ekonomi lainnya pun ikut bergerak. “Contoh kecil saja, dulu tidak ada angkutan umum di sana, kini sudah mulai ada angkot. Ini contoh nyata multiplier effect dari pembangunan infrastruktur,” kata Toto.
Lebih lanjut, di sektor perumahan, pemerintah akan membangun fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk pembangunan rumah umum tapak layak huni sebanyak 676.950 unit. Kemudian melakukan pembangunan rumah khusus sebanyak 50.000 unit, pembangunan rumah susun 550.000 unit, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya 250.000 unit.
Hasil nyata yang terbaru adalah Basoeki Hadimoeljono secara simbolis meresmikan 100 unit rumah khusus di Argapura, Jayapura, Sabtu, 25 Juni 2016. 100 unit rumah khusus tersebut tersebar di 100 lokasi di Provinsi Papua dan ukuran tiap unit 45 meter persegi, di antaranya Kota Jayapura dan delapan kabupaten yakni Keerom, Nabire, Yapen, Tolikara, Jayawijaya, Yalimo, Paniai, dan Biak Numfor.
Pada tahun anggaran 2016, di Provinsi Papua saat ini sedang dibangun rumah khusus sebanyak 1.246 unit di satu kota dan 18 Kabupaten. Sementara di Papua Barat sedang dibangun 784 unit rumah khusus yang berlokasi di tujuh Kabupaten. Sehingga total terdapat 2.030 unit atau lebih dari 34 persen dari total yang dibangun pada tahun anggaran 2016.
Berikutnya pembangunan bidang sumber daya air. Telah ditargetkan oleh pemerintah pembangunan 65 waduk, 1 juta Ha irigasi baru, 3 juta Ha rehabilitasi irigasi, berbagai program pengendalian banjir dengan total kawasan 3.000 km, dan pengamanan abrasi pantai sepanjang 500 km.
Kemudian bidang cipta karya dengan target disimpulkan dalam “Program 100-0-100.” Ini adalah program pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, yakni 100 persen akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program ini ditargetkan akan tercapai pada tahun 2019.
Semua program di atas tentu tidak gratis, tetapi juga tidak berlebihan. Kementerian PUPR sadar bahwa perekonomian dunia dan Indonesia tidak dalam keadaan sangat bagus. Oleh karena itu, Basoeki mengajukan penghematan anggaran pada pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Setelah rapat dengan DPR disepakati Kementerian PUPR menghemat Rp 8,49 miliar sehingga total APBN-P 2016 menjadi Rp 97, 07 miliar dari sebelumnya Rp 104,08 miliar.
Apa yang telah dilakukan pemerintah dalam membangun infrastruktur Indonesia sentris di atas, tidak lain bertujuan untuk menciptakan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan ketahan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antarsektor, dan antartingkat pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat.*
Tulisan lengkap dengan infografis dapat dilihat di link ini.
Daftar pemenang dapat dilihat di link ini.
Akun saya di Kompasiana
by 