by 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan prioritas pembangunan di bidang infrastruktur untuk mendukung konektivitas. Untuk itu, yang harus menjadi titik perhatian adalah ruas-ruas jalan strategis, seperti jalan perbatasan dan jalan trans di pulau-pulau utama, serta pembanguan jembatan bentang panjang.
Semuanya itu terangkum dalam program-program rencana strategis (renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, khususnya tahun 2015-2019. Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono telah meminta supaya program tersebut harus berjalan dengan baik supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua golongan masyarakat. “Saya minta semua program yang ada harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”
Berangkat dari amanah tersebut, ditetapkanlah arah kebijakan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ada 4 arah kebijakan yang telah ditetapkan, yakni: Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda; Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional; Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
Target pembangunan bidang bina marga yang ingin dicapai sampai tahun 2019 adalah: 98 % jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (47.017 km); 3.057 km jalan telah ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran); membangun 15 km flyover atau underpass di perlintasan KA dan kota metropolitan, membangun jalan nasional sepanjang 2.650 km; membangun jalan tol mencapai 1.000 km; dan memberi dukungan jalan sub nasional dengan panjang total 500 km.
Capaian tersebut setidaknya memiliki 2 sasaran strategis sebagai sebuah arah pembangunan infrastruktur. Pertama, ingin meningkatkan dukungan konektivitas sebagai upaya peningkatan daya saing. Kedua, meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan nasional. Masing-masing sasaran diberikan penjabaran secara detail dan menyeluruh supaya semua tingkatan struktural bidang bina marga dapat ambil bagian untuk menyukseskannya.
Untuk meningkatkan daya saing maka yang perlu dilakukan adalah memperkuat konektivitas nasional sebanyak 77 persen sampai akhir 2019. Tingkat dukungan tersebut sampai akhir 2014 sebesar 70 persen. Supaya tingkat konektivitas semakin tinggi maka yang menjadi sasaran adalah menurunkan waktu tempuh distribusi orang maupun barang di koridor utama, yakni Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hal konkret yang telah dan terus dilakukan adalah membangun jalan, jalan tol, jembatan, flyover dan underpass, serta memperlebar jalan yang sudah ada.
Berlanjut ke sasaran strategis kedua, ditargetkan sampai tahun 2019 tingkat kemantapan jalan dan jembatan nasional mencapai 98 persen. Angka ini cukup optimis mengingat tingkat kemantapan jalan nasional berada pada posisi 86 persen di akhir 2014. Langkah nyata yang dilakukan supaya pelayanan jalan nasional mencapai tujuan adalah dengan melakukan pemeliaraan jalan secara rutin, baik itu bersifat rutin kondisi maupun rutin preventif. Hal lain adalah rehabilitasi jalan bersifat minor, mayor, bahkan melakukan rekonstruksi.
Apa yang telah diagendakan oleh Ditjen Bina Marga dalam Renstra 2015-2019 tidak berdiri sendiri. Infrastruktur yang dibangun, baik itu jalan maupun jembatan, memberikan dukungan pada sektor lain yang berimbas pada gerak laju perekonomian. Karena dimulai dari daerah pelosok dan terluar, maka gerak perekonomian tersebut berputar dari daerah terus merambat sampai pada perekonomian nasional. Inilah yang disebut dengan multiplier effect dari pembangunan infrastruktur.
Pembangunan Jembatan Gantung
Ada yang menarik dari 2 sasaran strategis pembangunan infrastruktur bidang bina marga, yakni keduanya mencantumkan pembangunan jembatan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pembangunan jembatan bisa meningkatkan daya saing masyarakat dan sekaligus memberi sumbangsih dalam meningkatkan kemantapan jalan nasional.
Dari banyak rencana pembangunan jalan, Kementerian PUPR memprioritaskan pembanguan jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini, kata Hediyanto, diambil supaya tidak ada lagi cerita anak sekolah harus bertaruh nyawa untuk ke sekolah karena melewati jembatan yang tidak layak. Atau harus menempuh jalan memutar untuk sampai ke tempat mereka belajar karena tidak ada jembatan.
Pembangunan jembatan gantung telah dimulai tahun lalu di Provinsi Banten. Ada 10 jembatan yang telah selesai dan diresmikan di awal tahun ini. Tidak sampai di situ, Hediyanto menuturkan bahwa pihaknya akan kembali membangun 9 jembatan gantung di beberapa provinsi. “Satu jembatan di Kabupaten Agam Sumbar, satu jembatan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, ada lima jembatan di Jawa Tengah (dua jembatan di Temanggung, dua jembatan di Magelang, dan satu jembatan di Karanganyar), dan ada masing-masing satu jembatan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek keduanya di Jatim.”
Jenis jembatan yang dibangun adalah jembatan yang hanya bisa dilalui pejalan kaki, sepeda motor, hingga bisa dilalui mobil ukuran kecil. Namun yang menjadi prioritas adalah membangun jembatan untuk pejalan kaki, khususnya pelajar dan masyarakat sebagai akses ekonomi. Selain itu, pembangunan jembatan gantung akan dilakukan jika ada jalan yang mampu mengakses mobilisasi rangka jembatan gantung, akses memutar 5 km jika tidak ada jembatan, menghubungkan minimal 2 desa, dan sudah ada jembatan gantung namun kondisinya kritis atau bahkan sudah ambruk.
“Kalau kita sediakan jembatan yang bisa dilalui mobil, permasalahanya selain biaya tinggi juga pengawasannya sulit. Kita tidak bisa awasi kapasitas mobil yang lewat, dan akhirnya cepat rusak,” terang Hediyanto.
Data Kementerian PUPR mencatat, Indonesia masih membutuhkan sekitar 10.000 unit jembatan gantung, dengan estimasi biaya mencapai Rp 60 triliun. Sadar akan kebutuhan yang besar ini, Hediyanto bersama pihak terkait sejak 2015 telah melakukan pengadaan rangka jembatan gantung sebanyak 62 unit, hasil pengembangan pusat penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan, Balitbang Kementerian PUPR. Jembatan ini diberi nama JUDESA (Jembatan Gantung Desa Asimetris).
“Sampai tahun ini, sebanyak 96 usulan lokasi telah masuk dan telah disurvei oleh Ditjen Bina Marga. Kalau nanti ada pembangunan, kita sudah siapkan rangkanya. Untuk pengadaan tahun lalu kita investasikan Rp. 300 miliar, sementara biaya pemasangan dikisaran Rp 5 miliar per jembatan.”
Langkah Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam memperkuat infrastruktur desa, menurut Hediyanto perlu didukung oleh pemerintah daerah setempat. Mereka diharapkan turut serta dalam pemeliaraan atau perbaikan jembatan gantung. Untuk pemda yang mampu membangun jembatan gantung, maka Kementerian PUPR akan memberikan bantuan teknis.
Jika terjadi kemacetan birokrasi, kelompok masyarakat dapat mengusulkan pembangunan jembatan gantung melalui kepala desa. Oleh kepala desa, usulan diteruskan ke bupati, yang pada akhirnya menyampaikannya ke Menteri PUPR. “Menteri akan melihat usulan tersebut berdasarkan skala prioritas yakni jembatan gantung untuk pejalan kaki. Berdasarkan disposisi Menteri, maka Direktorat Jenderal Bina Marga akan melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan dinas setempat. Hasil survei disampaikan kepada menteri berupa rekomendasi teknis, jika disetujui maka akan dilakukan desain dan pembangunan oleh Kementerian PUPR.”
Langkah pemerintah untuk membangun infrastruktur mulai dari wilayah terpencil dan terluar adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Melalui jembatan gantung, pemerintah mendukung generasi muda di daerah untuk mengejar cita-citanya dan menopang perekonomian masyarakat desa sebagai langkah memperkuat pondasi perekonomian nasional.
*) Salah satu tulisan di Buletin Bina Marga Vol 12/ 2016. Buletin milik Ditjen Bina Marga Kemen PUPR dibuat oleh saya dalam tim PT. Media Artha Pratama.
by 