Pemerintah Perlu Perpes untuk Aktifkan Rel Mati dan Selektif dalam Pelaksanaannya 

Facebooktwittergoogle_plusinstagramby feather

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo berambisi untuk mengaktifkan kembali semua rel kereta api yang saat ini telah mati. Dalam praktiknya, hal ini harus disertai dengan langkah konkrit dan harus selektif.

Contoh langkah konkrit yang saya maksud adalah Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Jalur Kereta Api Non Aktif. Hal ini tidak hanya menandakan keseriusan pemerintah tetapi juga jaminan kemajuan dalam bertindak. Kenapa bisa demikian, karena membangkitkan rel mati bukanlah hal baru.

Lihatlah, reaktivasi lintas Kedungjati-Tuntang sepanjang 30 km ternyata sudah dimulai sejak 2014. Sekarang berhenti. Bahkan di atas jalur tersebut, sejak 2015 dimulai pekerjaan Tol Bawen-Salatiga (37 km) yang menjadi bagian dari ruas Tol Semarang-Solo (72,64 km). Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa semua jalur rel non aktif di Jawa dan Sumatera sudah dilakukan feasibility study dan sebagian sudah dibuatkan detail engineering design. Alhasih, usaha tersebut juga pada akhirnya tidak berjalan maju.

Sekali langkah konkret diperlukan supaya ambisi tersebut tidak menguap sebatas wacana. Apalagi, jalur kereta api non aktif ini memiliki jarak yang sangat panjang. Saya mencatat, di Pulau Jawa diperkirakan ada 1.600 km jalur rel non aktif yang tersebar di Banten dan Jabar (410 km), Jateng (585 km) dan Jatim (615 km).

Dari segi biaya juga tidak bisa dibilang main-main. Dari studi yang saya kerjakan, jika mau mengaktifkan seluruh rel mati di Pulau Jawa diperlukan anggaran sebesar Rp 48 triliun  dengan asumsi biaya per kilometernya adalah Rp 30 miliar. Proyek ini tidak mungkin tuntas dalam 5-10 tahun ke depan. Itupun kalau langsung dikerjakan.

WhatsApp Image 2017-05-25 at 3.53.12 PM

Selain diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah dan semua pihak terkait, rencana pengaktifan rel kereta api yang telah mati ini juga harus dibarengi dengan kajian prioritas. Apalagi, tidak semua jalur kereta api bisa dengan mudah diaktifkan. Ditambah, adanya pembangunan jalur jalan tol di jalur yang sejajar dengan rel yang tidak berfungsi.

Terkait prioritas, menurut saya ada jalur yang memang diperlukan segera diaktifkan untuk menunjang operasi bandara baru, seperti jalur Bandung-Jatinangor yang bisa diteruskan sampai ke Jawa Barat International Airport di Majalengka.

WhatsApp Image 2017-05-25 at 3.53.13 PM (1)

Kemudian, ada Jalur Bandung-Ciwidey (41 km) yang jika diaktifkan bisa mengurai kemacetan ke/ dari Kota Bandung. Jalur ini sangat potensial untuk mengembangkan pariwisata yang tersebar di Bandung dan sekitarnya.

Lalu masih ada lintas Kedungjati-Tuntang yang memiliki arti penting untuk mengembangkan pariwisata Kawasan Borobudur. Apalagi, Borobudur menjadi salah satu dari 20 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) guna merealisasikan target 20 juta turis asing pada 2019 mendatang. Tidak hanya itu, jika jalur kereta api ini aktif maka bisa menambah kapasitas mobilitas Semarang-Magelang-Yogyakarta yang selama ini jalur jalan rayanya sudah sangat padat.

Terakhir, pengaktifan jalur kereta api menjadi perbandingan dalam merencanakan pembangunan jalan tol. Saya coba bandingkan proyek Tol Bawen-Yogyakarta (100 km) dengan wacana membuka jalur kereta api Bedono-Magelang-Yogyakarta.

Proyek tol yang telah masuk rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, dari sisi biaya sangat besar sekaligus memiliki dampak yang luas bagi lingkungan dan kondisi sosial kemasyarakatan terdampak proyek.

WhatsApp Image 2017-05-25 at 3.53.13 PM

Dengan panjang jalan tol mencapai 100 km, diperkirakan puluhan desa dan belasan kecamatan akan terkena. Luas area yg akan dibebaskan sekitar 500 hektar. Hampir semua jalur yang akan dibangun tol merupakan lahan produktif dan sumber mata air. Artinya, pembangunan bisa berpotensi menghilangkan lahan produktif, yang juga berarti mengurangi produksi pangan.

Namun jika kita memanfaatkan jalur rel mati Bedono-Magelang-Yogyakarta, maka biaya yang diperlukan jauh lebih rendah dan ramah lingkungan. Yang perlu kita lakukan “hanya” menertibkan tempat tinggal masyarakat dan tempat usaha. Area yang dibebaskan juga tidak luas sehingga mengurangi biaya dan dampak pembangunan bagi lingkungan juga kecil.

Mari kita tunggu, bagaimana pemerintah memaknai ambisi pengaktifan jalur kereta api non aktif ini, apakah kembali dalam buaian wacana atau mulai mengambil langkah konkret dengan berpegang pada ketepatan bertindak dalam kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan.

WhatsApp Image 2017-05-25 at 3.53.11 PM

Facebooktwittergoogle_plusby feather
Djoko Setijowarno
Pengamat dan Peneliti Transportasi serta Pengajar Program Studi Teknik Sipil di Unika Soegijapranata Semarang

Leave a Reply