Evolusi Budaya sebagai Dampak Penggusuran

Facebooktwittergoogle_plusinstagramby feather

Jakarta tengah disorot. Salah satu isunya adalah keputusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur masyarakat yang berada di lahan milik negara. Terkait hal itu, ada banyak pengamat yang tidak setuju. Alasannya, penggusuran membuat masyarakat dicerabut dari (akar) budayanya.

Ketika mendengar silang pendapat tentang penggusuran, awalnya biasa saja. Misalnya, terkait istilah, pemda tidak menggunakan penggusuran tetapi relokasi. Artinya, masyarakat terdampak dipindahkan tempat tinggalnya ke rumah susun. Bagi mereka yang sinis menggunakan istilah “penggusuran” karena masyarakat dipaksa pergi meninggalkan tempat tinggal dan mata pencariannya, tidak peduli mereka mau ke mana setelah itu. Saya tidak peduli dengan beragam istilah tersebut, tapi kata “budaya” yang membuat saya risih.

Misalnya ada ungkapan yang intinya menolak penggusuran, relokasi, atau istilah lain karena merusak tatanan budaya masyarakat terdampak. Keputusan tersebut mencerabut akar budaya masyarakat. Atau beragam pernyataan serupa lainnya. Pondasi argumentasi mereka adalah “budaya.” Pertanyaannya, yang mana yang disebut dengan budaya itu? Budaya apa yang sebenarnya tercerabut?

Jadi Headline di Kompasiana, tampil di HOME
Jadi Headline di Kompasiana, tampil di HOME

Mau gak mau saya buka-buka lagi pelajaran antropologi-sosiologi zaman kuliah. Pertama yang saya dapatkan adalah kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti budi, pikiran atau akal manusia. Budaya terkait dengan segala sesuatu yang timbul, berasal, atau dari pikiran manusia. Saya melihat pengertian ini bersifat netral, atau dalam tata bahasa Latin masuk kategori neutrum.

Istilah budaya lalu dikembangkan para pakar. Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat (1923-1999), antropolog Indonesia, menyebut kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar.

Tidak jauh dari Koentjaraningrat, antropolog dari Inggris bernama Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917) merumuskan kebudayaan sebagai keseluruhan dari yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Tylor yang terkenal dengan penelitian evolusi kebudayaannya itu, mengungkapkan sifat hakikat kebudayaan adalah corak unik yang diperlihatkan oleh masing-masing masyarakat. Keunikan tersebut dapat terlihat dari perilaku manusia yang ada di masing-masing masyarakat tersebut. Hal ini terjadi karena kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia itu sendiri. Contohnya, masyarakat pesisir lebih mudah menerima perbedaan daripada masyarakat yang tinggal di pegunungan. Karena masyarakat pesisir lebih banyak berinteraksi dengan beragam orang, budaya, dan latar belakang melalui jalinan ekonomi pelabuhan.

Dalam konteks penggusuran di Jakarta, masyarakat di Kampung Pulo, Kalijodo, Luar Batang atau daerah lainnya merasa budayanya dirusak oleh kebijakan pemerintah daerah. Para pendukung mereka juga sepakat, bahwa ada pelanggaran hak asasi di sana. Dengan digusur maka nilai budaya seperti pengetahuan (terkait mata pencarian atau keahlian), kepercayaan (kelekatan pada tempat ibadah tertentu), kesenian atau adat istiadat yang telah mereka jadikan milik dari proses pembelajaran yang panjang, dihilangkan begitu saja dalam waktu sehari.

Namun kita harus kritis. Budaya yang dalam hal ini saya anggap bersifat netral, dapat dilihat atau dinilai dari wujudnya. Seperti yang dikatakan Tylor, budaya bisa dilihat dari perilaku masyarakatnya. Karena budaya buah dari pikiran, maka perilaku yang kita lihat adalah hasil dari konstruksi berpikir masyarakatnya. Pemerintah daerah melakukan penggusuran dan merelokasi masyarakatnya karena daerah tersebut kumuh dan tidak sehat (baik secara fisik maupun sosial).

Jadi Headline di Kompasiana, tampil di rubrik HUMANIORA
Jadi Headline di Kompasiana, tampil di rubrik HUMANIORA

Budaya yang tercipta melalui proses pembelajaran terus menerus dinilai tidak tepat karena wujudnya adalah membuang sampah di sungai dan laut, mandi-cuci-kakus di air sungai dan laut yang tercemar, membuka bisnis prostitusi-miras-judi dengan kedok cafe, membangun rumah tidak sehat dengan instalasi listrik bermasalah. Kita bisa maklum mereka yang tinggal di daerah tersebut “nyaman” dengan situasi seperti itu karena sudah menjadikannya milik.

Berangkat dari rasa memiliki itulah maka timbul argumentasi hak asasi manusia (HAM). “Hak saya dong mau tinggal di daerah seperti ini. Suka-suka gue mau mandi air tercemar hitam, masalah buat loe?!” Mungkin ungkapan eksplisit ini bisa menggambarkan bagaimana resahnya mereka ketika hidupnya diusik oleh pemerintah daerah.

Satu hal yang dilupakan setiap bicara soal HAM adalah HAM itu terbatas atau tidak mutlak. Sekalipun HAM dikatakan hak yang melekat pada invididu dari awal mula dan telah dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Satu-satunya yang membatasi HAM seseorang adalah HAM orang lain. Jadi argumentasinya, HAM masyarakat terdampak penggusuran dibatasi oleh HAM orang lain yang ingin hidup tanpa banjir, hak untuk hidup layak, hak untuk menikmati sungai dan laut yang bersih beserta kekayaan yang ada di dalamnya.

HAM masyarakat terdampak juga diperhatikan. Itulah mengapa disediakan tempat tinggal baru di rusun, kesempatan untuk bekerja, anak-anak diberi tempat bermain yang layak, ke sekolah mendapatkan akses transportasi dan fasilitas Kartu Jakarta Pintar, dan lain sebagainya. Memang tidak mudah bagi masyarakat terdampak menerima kebijakan ini. Kita tidak mengatakan, “Dasar tidak tahu terima kasih, dikasih tempat yang jauh lebih layak malah protes.” Tidak bisa seperti itu!

Sistem budaya yang telah terbentuk melalui proses yang lama bahkan telah menjadi milik sungguh melekat. Kehidupan seperti ini telah menyatu dengan budi dan roso mereka. Pemda harus membantu mereka untuk terus menerus melakukan pendampingan supaya tidak tenggelam dalam shock cultural atau bahkan sampai menimbulkan trauma. Pemda harus menjamin mereka mampu move on.

Sedangkan untuk masyarakat terdampak, hidup harus terus berlangsung. Budaya yang mereka bangun selama ini hasil dari konstruksi berpikir mereka. Pikiran manusia tidak berhenti, tapi terus berkembang dan berevolusi. Kunci keberadaan manusia sampai detik ini berkat otak yang dikarunia Tuhan kepada kita semua.

Di tempat baru, pola pikir juga harus berubah untuk membentuk sebuah budaya baru. Ini memerlukan proses apalagi sampai menjadikan budaya baru ini sebagai milik. Itulah pentingnya pendampingan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau pola pikir tidak berubah dan pendampingan tidak terjadi maka tidak mengherankan ada unsur penolakan atau ada masyarakat yang tidak betah.

Perubahan itu selalu menyakitkan atau minimal ada rasa nyaman yang terganggu. Sekali lagi itu wajar, karena sebagian atau seluruh budaya yang telah kita miliki hilang. Sesuatu yang kita miliki kalau diambil orang pasti kita bereaksi. Tetapi jangan lupa, untuk sesuatu yang lebih baik harus berani melakukan perubahan. Harus mau membuka pikiran secara luas, supaya kita dengan pikiran itu pula mampu membangun budaya baru dan menjadikannya milik.

Facebooktwittergoogle_plusby feather
wawan
Pribadi sederhana yang ingin terus belajar di bidang komunikasi. Dimulai dari menulis, fotografi, media relations, kadang-kadang menggambar, sampai mengadakan acara komunikasi seperti berbagai lomba dan pelatihan jurnalistik/ fotografi.

Leave a Reply